Sumber : DPC K-SPSI Kab. Tangerang

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kab.Tangerang mendesak pemerintah Indonesai agar segera membentuk ‘Nasional Kontrak Point’ dengan negara-negara yang tergabung dalam negara-negara insdurti maju (OECD) guna mencegah praktek bisnis curang.

“Indonesia harus segera membentuk ‘Nasional Kontrak Point’ untuk mencegah praktik bisnis curang,” kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seuluruh Indonesia (K-SPSI) Hermanto seusai bertemu Wapres M Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (04/01).



Menurut Hermanto, belum adanya ‘Nasional Kontrak Point’ di Indonesia tersebut, menyebabkan timbulnya kesulitan jika terjadi masalah dengan investor asing yang melarikan diri.

Indonesia, tambahnya, akan menghadapi kesulitan menangkap pengusaha yang kabur tersebut karena tidak memiliki dasar seperti ‘Nasional Kontrak Point’ tersebut.

Beberapa negara, tambah Rekson, telah memiliki ‘Nasional Kontrak Point’ tersebut sehingga para pengusaha yang tergabung dalam OECD tidak bisa main-main dan tidak bisa berbuat curang. Selama ini, kasus-kasus perburuhan di Indonesia banyak terjadi karena adanya kecurangan, seperti adanya pengusaha yang kabur tanpa membayar uang pesangon dan sebagainya.

“Sebenarnya tak ada upaya pemerintah untuk menguber para pengusaha yang kabur itu,” kata Hermanto Ketua DPC K-SPSI Kab.Tangerang

Sementara itu, dua pabrik sepatu olahraga milik pengusaha Korea, yakni PT Dong Joe Indonesia dan PT Spotec, yang beroperasi di Indonesia, terpaksa menghentikan produksinya. Selain mengalami kesulitan keuangan, industri sepatu itu juga mengalami kesulitan memperoleh pasokan bahan baku.

PT Dong Joe Indonesia, mempekerjakan sebanyak 6.000 karyawan, dan sejak 13 Oktober 2006 telah menghentikan kegiatan produksi untuk waktu tiga bulan. Produsen sepatu itu sebenarnya mampu memproduksi sekitar 800.000 pasang per bulan.

Sedangkan PT Spotec mempekerjakan sekitar 4.500 karyawan di Cikupa, Tangerang. Perusahaan ini sebelumnya merupakan sister company dari PT Dong Joe Indonesia. Total produksinya sekitar 500.000 pasang per bulan.

Sebelumnya, Wapres M Jusuf Kalla, seusai mengadakan pertemuan khusus dengan pengusaha Korsel di Jakarta, mengatakan, masalah tersebut bukan menjadi tanggungjawab pemerintah karena hal itu bisa diselesaikan dalam mekanisme bisnis to bisnis.

Kedua pemilik pabrik asal Korsel itu, telah kabur meninggalkan tanggung jawab kewajiban kepada ribuan buruh dan tunggakan utang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri yang tercatat sekitar Rp 650 miliar.