"Dah cerewet lu sekarang ya. Dulu mah lembut nggak banyak ngomong. Ini gara-gara ikutan sekolah demokrasi nih," ujar Agus Zaenuddin, pekerja PT Surya Toto Indonesia (STI), mengomentari perubahan rekan kerjanya, Mulyaningsih, yang memang sejak Mei 2007 lalu menjadi salah seorang peserta didik pada Simpul Pelatihan Demokrasi Kabupaten Tangerang, atas program Komunitas Indonesia bekerjasama dengan Institute for Research and Empowerment (IRE).

Mbak Aci, demikian Mulyaningsih kerap disapa, mengaku sejak mengikuti berbagai kegiatan di Simpul Demokrasi, pikirannya semakin terbuka. Demikian banyak hak-hak dalam hubungan industrial pada sebuah perusahaan yang menurutnya berjalan tak semestinya dan terjadi perlakuan diskriminasi dari pihak perusahaan. "Iya kah? Cuma sekarang tambah pengetahuan aja. Makin kritis gitu, jadi omongannya lebih berisi, udah tahu yang benar dan yang salah," tandasnya dalam diskusi santai di Kantor Pimpinan Unit Kerja Federasi Sarekat pekerja KEP Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT STI. Syukurlah, katanya, karena di perusahaan tempatnya bekerja, PT STI, dinamika berdemokrasi mulai menggeliat. Berbagai permasalahan yang timbul di lingkungan kerja sudah bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Pun saat dia sendiri 'bermasalah' dengan salah seorang manajemennya, semuanya diselesaikan dengan win-win solution, di mana manajemen sudah mulai terbuka mendengarkan suara arus bawah. Awalnya memang sulit, jelas Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Federasi Sarekat Pekerja KEP Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT STI, Dahrul Lubis SH. Namun, setelah dilakukan komunikasi yang aktif antar seluruh unsur, hubungan industrial kini berjalan baik. PT STI dengan sedikitnya 3.000 orang pekerja, nyaris tanpa masalah. Saat mempunyai masalah, sudah bisa memanfaatkan unit-unit kerja di PUK SPSI, seperti layanan konseling. "Contohnya, Mbak Aci ini. Dia pernah punya masalah dengan pimpinan. Dia sudah berani mengungkapkan masalahnya dan para manajemen perusahaan pun akhirnya turun menyelesaikan masalah itu. Ya, cukup demokratislah," ungkapnya, didampingi beberapa ketua bidang PUK FSP KEP SPSI PT STI lainnya, Jumat (7/9) lalu. Di PT EDS Manufacturing Indonesia, di mana di dalamnya ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), punya warna penegakan demokrasi tersendiri. Di perusahaan yang mempekerjakan 4.636 orang itu, masih menyimpan berbagai polemik hubungan imdustrial. Mulai dari problem pemutusan hak kerja (PHK), perjanjian kerja waktu tertentu, penggajian atau upah, hingga mutasi-mutasi yang tak jelas sebab musababnya. "Sarekat pekerja itu sebetulnya sangat dilematis. Kita menghadapi perusahaan yang mempekerjakan kita yang setiap saat bisa melakukan apa saja saat kita melakukan perlawanan. Makanya, kekuatan sarekat ini memang hanya kekuatan massa kita ini untuk bersuara," tutur Sudirman Yan, Ketua PUK FSPMI Tangerang. Kehadiran sarekat, baginya, adalah bagaimana agar para buruh dan pekerja bisa memproteksi dirinya. Saat, perusahaan tak memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pekerja untuk bersuara atas dirinya akan hak-hak yang semestinya diterima. "Terus terang aja, di sini demokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa teman yang vokal menyuarakan terjadinya penzaliman, malah di-nonloading-kan hingga penurunan jabatan. Itu sudah sangat biasa di sini," ceritanya, yang ditemui di kantornya. Sekadar diketahui, di Kab Tangerang, kota 1001 pabrik itu, serikat pekerja (SP)/serikat buruh (SB) perusahaan tercatat 324 perusahaan dari jumlah perusahaan di Kota Tangerang sebanyak 1.874, terdiri: PMA 252 perusahaan, PMDN 217 perusahaan, swasta nasional 1.363, perseorangan 42 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 280.138 orang.
Sumber By : Sukawati