VHRmedia.com, Jakarta - Ribuan perwakilan karyawan PT Pelabuhan Indonesia dari seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat (4/4). Mereka menuntut anggota Dewan mengesahkan RUU Pelayaran berdasarkan hati nurani, sehingga tak menjual aset negara untuk kepentingan asing.

Sekretaris Serikat Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok, Hambar Wiyadi, berharap RUU Pelayaran mengatur mekanisme persaingan yang sehat dalam mengelola aset pelabuhan. "Kami siap bersaing dalam tatanan iklim usaha dan jasa kepelabuhan yang sehat, tanpa diskriminasi dan perlindungan hukum bagi badan usaha lain. Seharusnya pemerintah dan anggota DPR sadar itu," ujarnya.


Menurut Hambar, dalam pembahasan RUU Pelayaran, Departemen Perhubungan tidak pernah melibatkan PT Pelindo dan Kementerian Negara BUMN yang merupakan objek RUU tersebut. Dalam RUU itu dijelaskan, Otoritas Pelabuhan sebagai badan baru bentukan Departemen Perhubungan akan mengambil alih seluruh aset dan hak pengelolaan pelabuhan yang selama ini dikelola PT Pelindo, terhitung 3 tahun sejak UU Pelayaran diberlakukan. Dampaknya, PT Pelindo I, II, III, dan IV akan dibubarkan.

Para pekerja PT Pelindo meminta pertanggungjawaban pemerintah dan DPR yang telah memberikan jaminan bahwa perusahaan tunggal pengelola pelabuhan itu tetap menjadi operator dan aset perusahaan itu tidak akan diambil alih. "Kami tetap ingin menjadi pelelola," ujar Hambar.

Selain berunjuk rasa di DPR, para buruh pelabuhan mengancam 8 April nanti menggelar aksi mogok nasional di 112 pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan PT Pelindo I, II, III, dan IV.

Para buruh berharap pemerintah mempertimbangkan keberadaan BUMN Pelabuhan yang selama ini membangun, mengembangkan, dan mendukung kelancaran perusahaan di Indonesia. Apalagi BUMN Pelabuhan telah memberikan kontribusi keuntungan kepada negara berupa deviden Rp 482,977 miliar dan setoran pajak Rp 697,686 miliar per tahun.

Para pengunjuk rasa menyatakan PT Pelindo juga telah berpartisipasi membantu program Bina Lingkungan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan bantuan Rp 11,474 miliar per tahun. Pada tahun 2007 keuntungan PT Pelindo mencapai Rp 2,254 triliun. Dengan aset sekitar Rp 8 triliun, PT Pelindo menggerakkan investasi pembangunan, pengembangan dan penambahan fasilitas pelayanan sebesar Rp 1,060 triliun. (E1)